LAMPUNG BARAT- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengundang 131 Peratin (Kepala Desa) yang ada di kabupaten setempat guna membahas program pemerintah ditengah efisiensi anggaran. Pertemuan itu dilangsungkan di Aula Kagungan Setdakab, Selasa (11/11/25).
Dipastikan, tahun anggaran 2026 mendatang pengurangan transfer dari pemerintah pusat ke daerah khususnya Pemkab Lampung Barat akan turun dari tahun sebelumnya sebesar 162 miliar. Hal ini tentunya membuat tekanan belanja daerah.
Terkait hal tersebut, Pemkab mengundang seluruh Peratin dan camat untuk membahas optimalisasi pemanfaatan Dana Desa guna penguatan infrastruktur dan dukungan program nasional ditengah gempuran episiensi anggaran.
Diskusi itu, selain dihadiri Bupati Lambar Parosil Mabsus, juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Nukman, Asisten I Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pirwan, seluruh Kepala OPD, Camat serta 131 Kepala Desa (Peratin).
Dikesempatan, tersebut, Parosil menuturkan bahwa ADD merupakan bentuk nyata komitmen negara memperkuat Pekon (Desa) sebagai fondasi pembangunan nasional. Maka dari itu, ADD harus dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, transformasi digital, serta pembangunan berbasis padat karya, yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pekon mandiri dan menciptakan pemerataan pembangunan nasional.
Parosil juga mengakui, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami tekanan akibat pengurangan transfer pusat sebesar Rp162 miliar dan peningkatan beban belanja, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tenaga PPPK Paruh Waktu. Karena itu, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pekon agar pembangunan tetap berjalan optimal.
Ia menekankan arah kebijakan dan fokus pemanfaatan Dana Desa diantaranya, peningkatan infrastruktur desa, sinergi dengan program prioritas Nasional, penanggulangan bencana, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), akuntabilitas dan transparansi pengelolaan.
Bupati juga meminta, agar seluruh Peratin se-Kabupaten Lampung Barat dan Camat supaya meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program pekon dengan perangkat daerah agar sejalan dengan RKPD dan RPJMD Kabupaten, harus memahami prioritas pembangunan pekon dan berhati-hati dalam pengelolaan APBPekon untuk menghindari masalah hukum, Camat dan peratin aktif dalam kegiatan gotong royong, terutama terkait infrastruktur dan bencana.
“Melalui kesempatan ini, saya meminta kepada seluruh Peratin dan camat untuk membangun komunikasi yang baik dan transparan dengan media serta masyarakat, untuk menjaga kondusivitas. selain itu, camat dan peratin harus tanggap dalam menangkal hoaks dan isu negatif yang dapat mengganggu stabilitas sosial, segera laporkan kendala di lapangan dan ambil langkah strategis untuk penyelesaiannya,” tutup Parosil. (*)
Komentar