LAMPUNG BARAT- Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menghadiri acara Penganugerahan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Grand Ballroom Novotel Samator Surabaya, Selasa (25/11/25).
Kegiatan tersebut merupakan puncak dari rangkaian proses pengukuran kualitas kebijakan di berbagai instansi pemerintah sepanjang tahun 2025.
Dalam acara ini, Kepala LAN RI menyampaikan hasil pengukuran sekaligus memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga yang dinilai berhasil meningkatkan mutu perumusan dan implementasi kebijakan.
Acara turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) beserta pejabat tinggi lainnya.
Wakil Bupati Lampung Barat hadir sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang turut mengikuti proses pengukuran IKK tahun 2025.
Kehadiran tersebut menjadi bagian dari komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data.
Usai mengikuti rangkaian kegiatan penganugerahan, Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menyampaikan bahwa acara tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola kebijakan.
“Pengukuran IKK ini menjadi cermin bagi kami di daerah untuk terus memperbaiki proses perumusan kebijakan agar lebih efektif, responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ungkap Mad Hasnurin.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk memperkuat kualitas kebijakan melalui peningkatan kapasitas ASN, penggunaan data dalam perumusan regulasi, serta memperluas partisipasi publik.
“Kami menjadikan hasil evaluasi ini sebagai bahan introspeksi sekaligus motivasi. Pemerintah Lampung Barat akan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang tidak hanya baik dalam konsep, tetapi juga berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Mad Hasnurin juga mengapresiasi LAN RI dan KemenPAN-RB atas penyelenggaraan kegiatan yang dinilainya menjadi panduan strategis untuk memperkuat kualitas birokrasi di seluruh Indonesia. (*)
Komentar